Menindaklanjuti Pengumuman Pemda DIY Nomor 810/8304 Tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Tenaga Guru, Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemda DIY Formasi Tahun 2023 Pra Sanggah serta berdasar hasil verifikasi terhadap peserta yang melakukan sanggah, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut pada pengumuman di bawah ini:

Memperhatikan surat permohonan pindah antar instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Mutasi PNS, kami mengundang Saudara menjadi peserta seleksi Pemerintah Daerah DIY dan Akuisisi Talenta Eksternal dengan tahapan sebagai berikut:

Berdasar hasil verifikasi yang dilakukan secara online terhadap kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar Seleksi PPPK melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan persyaratan yang telah ditentukan, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut pada pengumuman di bawah ini:

Kinerja suatu organisasi akan menjadi optimal dan maksimal ketika tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Pengisian formasi ASN dapat melalui pengadaan dengan melakukan rekrutmen CPNS, Sekolah Kedinasan sesuai formasi yang sudah ditetapkan dan Mutasi Luar Daerah. Supaya proses Mutasi Luar Daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien salah satunya dibutuhkan penyediaan informasi yang ringkas dan mudah dipahami. Informasi yang dapat dipahami dan dimengerti akan memudahkan ASN untuk melakukan proses mutasi pegawai. Prosedur mutasi dari permohonan hingga penempatan dan penetapan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tertulis di dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Mutasi PNS.

Secara lebih ringkas dapat membaca e-leaflet dan video yang ada dibawah ini :

Definisi Satyalancana Karya Satya

Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
4. Prosedur Layanan Satyalancana Karya Satya

Pengusulan dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil memastikan data dan berkas diaplikasi Simpeg sudah lengkap dan benar;
2. Perangkat Daerah mengusulkan nominatif usulan SLKS ke BKD melalui aplikasi SI-INFORMAN;
3. BKD melakukan verifikasi atas usulan Perangkat Daerah dan melakukan entri usulan ke web SLKS Kemendagri;
4. BKD membuat surat usulan SLKS yang ditandatangani Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;
5. Proses verifikasi usulan SLKS daerah dilakukan oleh Kemendagri dan Sekretariat Militer Presiden;
6. Proses selesai dengan terbitnya Keputusan Presiden tentang SLKS;
7. Pengambilan SK dan Piagam Penghargaan;
8. Penyerahan Penghargaan pada acara HUT Republik Indonesia (opsional) di Yogyakarta.

Persyaratan Usulan Satyalancana Karya Satya

1. Dalam melaksanakan tugas senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan;
2. Telah memenuhi masa bekerja secara terus menerus dan tidak terputus:
      a. Paling singkat 10 tahun untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.
      b. Paling singkat 20 tahun untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun.
      c. Paling singkat 30 tahun untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
Masa bekerja dimaksud adalah masa bekerja terhitung sejak Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan bulan pengusulan Satyalancana Karya Satya (tidak termasuk tambahan masa bekerja di luar PNS);
3. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak berakhirnya hukuman disiplin;
4. Agar diprioritaskan masa kerja terlama dari setiap tahapan (10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun) dan atau yang mendekati Batas Usia Pensiun (BUP);
5. Bagi PNS yang telah diusulkan dan atau mendapat penghargaan pada tahap tertentu untuk tidak diusulkan kembali pada tahap yang sama.

Pengusulan Pegawai Penerima Satyalancana Karya Satya melalui Aplikasi SI-Informan

Harap memperhatikan hal-hal berikut:

1. Format DRH dapat di download pada aplikasi SI-Informan untuk di tandatangani dan distempel instansi (agar dapat dipastikan nomor, tanggal, TMT dan nama jabatan sesuai dengan SK yang diupload di aplikasi ASN Memayu/Simpeg) setelah ditandatangani dan distempel instansi agar diupload pada kolom DRH dalam bentuk Pdf.
2. Berkas kelengkapan persyaratan usul Satyalancana Karya Satya (yang berupa SK CPNS, SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Terakhir) akan kami unduh dari aplikasi ASN Memayu/Simpeg. Untuk itu agar dapat dipastikan data yang tercantum dalam DRH sama dengan file yang telah diupload di ASN Memayu/Simpeg. Untuk data / file yang belum diupload agar segera upload di ASN Memayu/Simpeg.

Infografis Prosedur Layanan Satyalancana Karya Satya dapat diunduh pada laman di bawah ini:

Alur tata cara pengusulan Satyalancana Karya Satya melalui Aplikasi SI-INFORMAN dapat dilihat di Youtube BKD DIY

Hallo #SobatBKDDIY, terimakasih atas partisipasi dalam Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan survey berjalan dengan lancar dengan periode kegiatan 2 Januari 2023 hingga 30 Agustus 2023.

Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat dari BKD DIY mendapatkan Nilai 88,76 dengan predikat A ( Sangat Baik), nilai IKM tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Terimakasih kepada seluruh #SobatBKDDIY atas kontribusinya dalam memberikan penilaian atas pelayanan BKD DIY. Tentunya saran ataupun kritikan dari sobat semua akan menjadi motivasi buat kami untuk terus melakukan perbaikan guna memberikan pelayanan yang lebih maksimal kedepannya.